ELKAPE

Lembaga Analis Kebijakan dan Advokasi Perburuhan
/ Labor Policy Analyst & Advocacy
Home / Indeks Berita / Aturan Pelaksana BPJS Kesehatan Baru Selesai Oktober 2013
Aturan Pelaksana BPJS Kesehatan Baru Selesai Oktober 2013

Aturan Pelaksana BPJS Kesehatan Baru Selesai Oktober 2013

JAKARTA – Sekitar tiga bulan lagi, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan digulirkan pemerintah.

Namun, hingga kini, banyak pihak, utamanya masyarakat awam merasakan persiapan yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Bahkan, dokter sebagai garda utama pelaksana program ini juga banyak yang belum mengetahui aturan mainnya.

Di sisi lain, berbagai fasilitas kesehatan masih kurang. Persebaran tenaga medis, khususnya dokter juga belum merata hingga ke pelosok daerah.

Jika berbagai persiapan tidak ditingkatkan, dikhawatirkan pelaksanaan program kesehatan itu akan mengalami banyak hambatan. Padahal, program tersebut akan diberlakukan untuk seluruh penduduk Indonesia.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Supriyantoro mengatakan, pemerintah terus melakukan berbagai persiapan menuju pelaksanaan JKN. Kini, pemerintah tengah menggodok berbagai peraturan yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program itu yang diharapkan akan selesai pada Oktober tahun ini.

“Namun, sosialisasi sudah kami lakukan dan akan terus dilakukan terhadap seluruh elemen masyarakat. Agar pada pelaksanaannya, semua pihak termasuk masyarakat awam memahami program JKN ini,” kata Supriyantoro kepada SH, Rabu (18/9).

Dia menjelaskan, sosialisasi terhadap program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Oleh karena itu, dia berharap, seluruh jajaran di Kemenkes hingga dinas kesehatan di daerah dapat membantu persiapan program itu dengan menyosialisasikan kepada masyarakat awam, dokter, dan tenaga medis mengenai program ini.

Dia menilai, rumah sakit serta petugas kesehatan yang selama ini telah menjalankan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tidak terlalu kesulitan dalam pelaksanaan JKN 2014. JKN nanti pada prinsipnya sama dengan Jamkesmas.

Untuk menggencarkan sosialisasi, Kemenkes juga menggandeng banyak organisasi profesi, seperti organisasi kedokteran, wartawan, dan banyak lagi organisasi profesi lainnya. Dia juga mengatakan, pemerintah siap bekerja sama dengan banyak pihak untuk menggencarkan sosialisasi ini.

Kemenkes juga terus mempersiapkan aturan main tentang keikutsertaan klinik dan dokter praktik mandiri dalam program JKN.

“Saat ini masih terus dihitung besaran kapitasi berbasis biaya, penggunaan dan tingkat kemahalan suatu daerah. Selama masih dalam persiapan, pemda diharapkan membantu persiapan klinik dan praktik dokter mandiri, terutama dalam hal perizinan praktiknya,” tuturnya.

Ketua Umum Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Primer Indonesia (PKFI), Slamet Budiarto menambahkan, untuk menjalankan program JKN secara ideal, saat ini masih dibutuhkan 25.900 fasilitas kesehatan primer.

Sarana kesehatan primer itu adalah puskesmas, klinik dokter keluarga, poliklinik swasta, dan lain sebagainya. Sarana kesehatan merupakan ujung tombak dalam program JKN. Pasalnya, awal pemberian pelayanan kesehatan dilakukan di sarana tersebut sebelum dirujuk ke rumah sakit bila pasien memerlukan pelayanan lanjutan.

PT Askes (Persero) yang akan berganti baju menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengelola JKN pada 2014, saat ini hanya bekerja sama dengan 3.500 dokter keluarga. Selain itu, dari 9.500 puskesmas yang ada di Tanah Air, sekitar 900 di antaranya tanpa dokter.

Jika dokter keluarga dan puskesmas ditambah dengan 3.000 klinik Jamsostek, total fasilitas kesehatan primer yang dimiliki BPJS pada 2014 mendatang baru 15.100 unit. “Jumlah fasilitas itu masih belum ideal untuk melayani sekitar 123 juta orang peserta BPJS Kesehatan pada 2014,” katanya.

Berdasarkan perhitungan PKFI, untuk melayani 123 juta peserta, dibutuhkan minimal 41.000 fasilitas kesehatan primer agar rasio dokter melayani pasien bisa berjumlah 1 berbanding 3.000 pasien.

Jika saat ini baru ada 15.100 unit fasilitas kesehatan, artinya masih defisit 25.900 unit primer lagi. Untuk menambal defisit sarana kesehatan primer tersebut, mau tidak mau PT Askes atau pemerintah harus menggandeng klinik kesehatan swasta yang saat ini jumlahnya sekitar 15 ribuan klinik.

Sumber : Sinar Harapan

 

About admin elkape

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top